SELAMAT DATANG DI WEBSITE PERSATUAN JAKSA INDONESIA
NEWS FEED TEMPO.co
 
 
PJI
  SELAMAT DATANG DI WEB PJI
Selamat datang Anggota PJI Baru yang baru mendaftar : IRENE ULFA,SH. - CHRISTIANTO,SH - azi tyawhardana - DENNY SAPUTRA KURNIAWAN, SH. - novriansyah, sh -
 
Kami memberikan informasi aktual tentang profesi profesional Jaksa Indonesia. Organisasi ini adalah organisasi resmi yang terbentuk sebagai wadah Jaksa - Jaksa seluruh indonesia.
 

Selamat Menjalankan ibadah puasa
Selamat Menjalankan ibadah puasa
Pengirim : BAMBANG SETIAWAN, SH Dikirim Tanggal : 30/06/2016

4 Alasan Jaksa Wajib Dikecualikan dalam UU Aparatur Sipil Negara
Profesi jaksa minta dikecualikan dalam ketentuan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Alasannya, keberlakuan UU ASN dinilai punya konsekuensi yang tidak menguntungkan bagi Korps Adhyaksa itu. Bahkan, sebagai profesi penegak hukum, jaksa akan banyak ‘diamputasi’ jika tetap dimasukan dalam UU ASN. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, R Narendra Jatna menyebutkan paling tidak adaempat alasan yang menjadi urgensi bagi jaksa agar dikecualikan dalam UU ASN. Pertama, sebagai jurist, jaksa memiliki organisasi profesi yang bernama Persatuan Jaksa Indonesia (PJI). Bahkan, di kancah internasional, jaksa juga menjadi anggota dari International Association of Prosecutors (IAP). Keadaan itu memberi konsekuensi bahwa profesi ini punya standar yang berlaku secara internasional yang menjadi aturan bersama. Sebut saja, UN Guideline on The Role of Prosecutor tahun 1990, IAP Standard Protection of Prosecutor, dan standar jaksa terbaru yang terbit sekitar tahun 2014, yakni UNODC and IAP The Status and Role Prosecutor . “Negara tidak memandang jaksa sebagai profesi. Jaksa dianggap PNS yang punya keahlian hukum, yang berarti sama seperti pustakawan, dan lain lain,” kata Narendra di Jakarta, Jumat (5/2). Kedua, jaksa memiliki kode etik profesi. Menurut Narendra, hanya profesi jaksa yang punya kode etik sangat lengkap. Sebut saja, kode etik organisasi dalam Kepja: 30/ JA/03/1988 tentang Penyempurnaan Doktrin Kejaksaan Tri Krama Adhyaksa jo. Kepja: 52/ JA/08/1979 tentang Doktrin Kejaksaan Tri Krama Adhyaksa. Lalu, kode etik perilaku dalam Perja: 067/A/ JA/2007 tentang Kode Etik Perilaku Jaksa, dan yang terakhir, kode etik profesi dalam Perja: 066/A/JA/7/2007 tentang Standar Minumum Profesi Jaksa. “Kita paling lengkap secara keilmuan. Ini yang membedakan profesi jaksa. Profesi lain tidak ada,” katanya. Alasan ketiga yakni adanya Majelis Kehormatan Jaksa yang diatur dalam Kepja: 017/A/JA/01/2004 tentang Majelis Kehormatan Jaksa. Dikatakan Narendra, jika jaksa tidak dikecualikan dalam UU ASN, maka peran dan fungsi Majelis Kehormatan Jaksa otomatis akan hilang. Pasal 30 UU ASN memberi amanat bahwa Komisi ASN (KASN) berfungsi sebagai pengawas pelaksanaan kode etik dan perilaku. Jika fungsi keduanya sama, maka Majelis Kehormatan Jaksa terancam keberadaannya. Keempat, amanat UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang membentuk Komisi Kejaksaan RI turut memperkuat argumen untuk mengecualikan profesi ini dari UU ASN. Dan lagi, jika tetap masuk sebagai bagian dalam UU ASN, Narendra tak menampik kalau keberadaan Komisi Kejaksaan RI akan selesai dan otomatis bubar. “Nanti di UU ASN ada Komisi ASN, otomatis peran Biro Pegawai Kejaksaan, Komisi Kejaksaan, dan lainnya otomatis akan hilang,” katanya. Hadir juga sebagai narasumber, Kepala Bidang Penyelenggara pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Kepemimpinan Badan Diklat Kejaksaan RI Yudi Kristiana menilai bahwa UU ASN tidak bisa mengakomodir sifat kekhususan lembaga dan profesi Kejaksaan. Sebab, ia berpendapat UU ASN punya kecenderungan pada lembaga yang punya core business di luar bidang penegakan hukum, seperti bidang pelayanan publik, pendidikan, hingga kesehatan. “Kekhususan kewenangan yang dimiliki Kejaksaan tidak ada dalam UU ASN,” kata Yudi. Oleh karena itu, jika tetap tunduk pada UU ASN, maka kekhususan kelembagaan dan profesi di Kejaksaaan akan punya konsekuensi kepada pengkajian, pembinaan, pengawasan, kinerja, struktur organisasi, birokrasi. “Pengaturan yang ada dalam UU ASN lebih mengedepankan pengaturan internal yang tidak memperhatikan konsekuensi keluar dari model manajemen yang dibangun,” kata Yudi. Tak hanya itu, lanjut Yudi, ‘cara kerja’ UU ASN yang linier juga tidak cocok dengan profesi jaksa dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system ). Sebagai contoh, UU ASN tidak menilai hal ini sebagai suatu kinerja ketika jaksa melakukan pengembalian berkas (P19 ). Padahal, dalam proses peradilan hal itu menjadi lumrah ketika jaksa menilai ada hal yang mesti dilengkapi kembali oleh penyidik. “UU ASN berpikir sangat linier, padahal dalam proses itu hal yang biasa,” kata eks Jaksa KPK itu. Langkah Selanjutnya Kejaksaan sepertinya tidak main-main untuk mengupayakan profesi jaksa bisa dikecualikan dari UU ASN. Rencananya, lewat bendera PJI, para jaksa akan mendorong agar hal ini bisa segera terealisasikan. Terdapat sejumlah langkah strategis yang mungkin akan ditempuh oleh para Jaksa melalui PJI. Salah satunya, lanjut Yudi, dengan membentuk tim kecil yang terdiri dari para jaksa yang peduli untuk mengkaji sekaligus mendesain ulang format Kejaksaan yang paling ideal. Nantinya, tim kecil ini akan melakukan dialog terlebih dahulu dengan Biro Hukum Kejaksaan Agung untuk mengkomunikasikan upaya dan langkah yang dilakukan oleh rekan di PJI. Selain itu, jika dimungkinan tim kecil ini bisa bergerak secara informal ke Dirjen Peraturan Perundang-Undangan (Dirjen PP) Kemenkumham terkait dengan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) ASN yang saat ini belum ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. “Kalau lewat PP kita masih bisa ada kesempatan ikut membahas karena belum ditandatangani oleh Presiden,” kata Yudi. Sementara itu, menurut Narendra, solusi jangka pendek yang bisa dilakukan, yakni melakukan telaah dan merancang pengecualian jaksa dalam UU ASN lewat Perpres. Atau opsi lain yang juga mungkin bisa ditempuh, dengan mengajukan RUU Kejaksaan yang secara tegas menempatkan Kejaksaan sebagai lembaga yang berdiri sendiri dan tidak tunduk pada UU ASN. “Bisa lewat Perpres yang kecualikan jaksa dari ASN. Kita harus buat draf Perpres itu,” pungkas Narendra.
Pengirim : BAMBANG SETIAWAN, SH Dikirim Tanggal : 6/02/2016

SELAMAT HUT PJI (PERSATUAN JAKSA INDONESIA)
Hari ini senin tanggal 15 Juni 2015 PJI sebagai organisasi profesi Persatuan Jaksa Indonesia merayakan Ulang Tahun ke 22. dan diselenggarakan Upacara di seluruh Kejaksaan di Indonesia
Pengirim : BAMBANG SETIAWAN, SH Dikirim Tanggal : 15/06/2015

Tunjangan Jaksa sudah 14 th Tidak Berubah
Sudah sepantasnya para jaksa ini mendapat perbaikan tunjangan fungsional. Salah satu cara mencegah mafia hukum dan korupsi dengan memperbaiki perut para penegak hukum. "ICW dukung gerakan jaksa memperjuangkan perbaikan tunjangan fungsional jaksa," kata pegiat antikorupsi, Emerson Yuntho mengomentari adanya isu gerakan para jaksa, Jumat (12/9/2014). Menurut Emerson, perbaikan kesejahteraan para jaksa ini adalah mandat UU yang belum terealisasikan oleh presiden. "Dengan didukung pengawasan yang kuat, kenaikan tunjangan profesi jaksa bisa menurunkan tingkat korupsi di internal kejaksaan. Mengurangi niat jaksa jaksa untuk korupsi atau mencari tambahan secara ilegal," ungkap Emerson memberi alasan. ICW, lanjut Eemerson, mendorong kepada presiden terpilih agar memperhatikan kesejahteraan jaksa. Jangan sampai para jaksa yang menjadi garda depan di pengadilan justru 'terbengkalai' karena tak terpenuhinya tunjangan. "Ke presiden terpilih agar setelah dilantik segera mengeluarkan perpres tentang tunjangan fungsional jaksa," tutupnya.
Pengirim : BAMBANG SETIAWAN, SH Dikirim Tanggal : 12/09/2014

Penandatanganan MoU, Kejaksaan RI – Kejaksaan Kerajaan Thailand

Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia bersama dengan Kejaksaan Kerajaan Thailand telah menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum Of Understanding (MoU), Senin (27/5). Tujuan Penandatanganan tersebut yakni pada bidang kerjasama hukum antar kedua Negara. Sekedar informasi, Delegasi Kerajaan Thailand tiba pada hari Minggu pada tanggal 26 Mei 2013 di Bandara Gusti Ngurah Rai, Bali dan berakhir pada hari Rabu, pada tanggal 29 Mei 2013 dengan serangkaian kegiatan. Kedatangan Delegasi Kerajaan Thailand disambut baik oleh Jaksa Agung Republik Indonesia, Basrief Arief beserta para Petinggi Kejaksaan RI.(gnr/ysh/pd)

Pengirim : BAMBANG SETIAWAN, SH Dikirim Tanggal : 28/05/2013

Kejagung Tandatangai Kerjasama Hukum Dengan Jaksa Agung Belanda

Dalam rangka memperkuat dan mengembangkan kerjasama hukum antara kedua negara, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kejaksaan Belanda menandatangani Surat Kerjasama Hukum di Bangkok, Thailand pada Senin (29/10). Penandatanganan surat tersebut dilaksanakan oleh Jaksa Agung, Basrief Arief bersama dengan Kepala Dewan Penutut Umum Kejaksaan Belanda (the Chairman of the Board of Prosecutors General of the Dutch Public Prosecution Service), Herman Boolhar. Sebelumnya Jaksa Agung Republik Indonesia dan Ketua Dewan Penuntut Umum Kejaksaan Belanda mengadakan pertemuan bilateral pada tanggal 6 September 2010 di Den Haag, Belanda, pada 18 Maret 2011 di Jakarta, Indonesia, dan pada 30 Juni 2011 di Seoul, Korea Selatan. Perjanjian ini sesuai dengan Nota Kesepahaman di bidang peradilan antara Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kementerian Kehakiman Belanda Kerjasama Hukum ditandatangani pada 23 Februari 2009 lalu. Kerjasama ini meliputi kegiatan-kegiatan berikut: 1. Pertukaran informasi non-operasional berkenaan dengan metodologi dan modus operandi masalah pidana; 2. Pertukaran materi legal mengenai hukum, sistem hukum dan lembaga hukum masing-masing negara, termasuk undang-undang dan materi terkait; 3. Pengembangan dan pelaksanaan pendidikan kolaboratif dan inisiatif, pelatihan dengan fokus pada peningkatan kapasitas dan pengembangan profesional; 4. Pertukaran keahlian dan pelatihan terbaik pada objek yang menjadi kepentingan bersama; 5. Pertukaran kunjungan pejabat untuk tujuan berpartisipasi dalam program pelatihan yang disepakati bersama; 6. Promosi dan pengembangan hubungan profesional antara para pejabat untuk tujuan kemajuan dan pertukaran pengalaman dan 7. Setiap aspek kerjasama hukum non-operasional lain untuk disepakati bersama oleh para peserta.

Pengirim : BAMBANG SETIAWAN, SH Dikirim Tanggal : 28/05/2013
 
KEPENGURUSAN PJI TAHUN 2016 sd 2018

Berikut susunan kepengurusan Pusat Persatuan Jaksa Indonesia periode masa bakti 2016-2018 sebagai berikut:

  • Pelindung Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung
  • Penasehat Jaksa Agung Muda Pembinaan, Jamintel, Jampidum, Jampidsus, Jamdatun, Jamwas dan Kepala Badan Diklat Kejaksaan.
  • Sedangkan sebagai Ketua Umum PJI Dr.Noor Rachmad, Ketua 1. Dr Bambang Rukmono, Ketua 2. Feri Wibisono, Ketua 3. P Joko Subagyo.
  • Sekretaris Umum adalah Setia Untung Ari Muladi, Sekretaris II dan III Katarina Endang Sawitri dan Dr. Endang Tirtana.
  • Bendahara dipercayakan kepada Febrie Ardiansyah, Sri Suhartini dan Yusnani.dan juga di bentuk beberapa pengurus bidang.
 

Beragam pengalaman dan pembelajaran telah ditempuh Kejaksaan RI sepanjang 54 tahun usianya. Sejarah kejaksaan di Nusantara sendiri jauh lebih panjang. Selain sebagai Mahapatih Kerajaan Majapahit, Gajah Mada juga dikenal sebagai adhyaksa.

Riwayat kejaksaan di Nusantara diperkirakan jauh melewati usia Kejaksaan Republik Indonesia (RI) sendiri. Kata jaksa pada masa kini merujuk pada kata dhyaksa dari bahasa Sanskerta pada era kerajaaan sebelum kolonialisme menguasai Nusantara.
Pada masa Kerajaan Majapahit, istilah-istilah dhyaksa, adhyaksa, dan dharmadhyaksa dalam bahasa Sanskerta mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Menurut W.F. Stutterheim, peneliti Belanda, dhyaksa merupakan pejabat negara pada era Kerajaan Majapahit, tepatnya ketika Prabu Hayam Wuruk berkuasa (1350-1389 M). Dhyaksa adalah hakim yang bertugas menangani masalah peradilan pada sidang pengadilan. Ketika bertugas, para dhyaksa dipimpin seorang adhyaksa, yakni hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para dhyaksa.
Peneliti lain, H.H. Juynboll, menambahkan bahwa adhyaksa adalah pengawas (opzichter) atau hakim tertinggi (oppenrrechter). Sedangkan, sumber lain menyebut bahwa dharmaadyaksa adalah hakim tertinggi. Bahkan, Krom dan Van Vollenhoven, juga peneliti Belanda, menyebut Gajah Mada, Mahapatih Kerajaan Majapahit, juga sebagai adhyaksa.
Tampaknya, dulu, jaksa punya kewenangan yang luas. Kewenangannya tak hanya sebagai penuntut umum seperti sekarang karena lembaga penuntutan memang belum dikenal pada masa itu. Fungsinya selalu dikaitkan dengan bidang yudikatif atau bahkan dengan bidang keagamaan, sehingga seperti fungsi hakim dalam makna yang luas.

Sebelum Merdeka
Lembaga penuntutan baru hadir ketika Pemerintahan Hindia Belanda memberlakukan Rrechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie pada 18 April 1827 dengan mengadopsi sistem yang berlaku di Prancis. Asas konkordansi juga kemudian diterapkan di negeri ini, terutama setelah pemberlakuan paket perundang-undangan baru sejak 1 Mei 1848. Sejak itulah dikenal procuceur general, jabatan seperti jaksa agung sekarang. Ada pula of ficieren van justitie, yakni penuntut umum bagi golongan Eropa dan kelompok yang dipersamakan. Inlands Reeglement memperkenalkan megistraat sebagai penuntut umum, tapi masih dalam kendali atau perintah residen dan asisten residen.
Setelah Inlands Reeglement diubah menjadi Herziene Inlandsch Reglemeent (HIR) pada 1941, barulah dikenal lembaga penuntut umum yang berdiri sendiri di bawah procureur general. Tapi, bagi kalangan Bumiputra, lantaran masih kurangnya sarjana hukum pada masa itu, jabatan magistraat masih dirangkap asisten residen.
Para jaksa memiliki kembali statusnya sebagai penuntut umum yang sebenarnya sejak masa Pemerintahan Jepang, sebagaimana tertuang pada undang-undang zaman pendudukan tentara Jepang Nomor 1/1942, yang kemudian diganti oleh Osamu Seirei Nomor 3/1942, Nomor 2/1944, dan Nomor 49/1944. Sejak itu, kejaksaan sudah berada pada semua jenjang pengadilan, mulai pengadilan negeri (tihooo hooin), pengadilan tinggi (koootooo hooin), hingga pengadilan agung (saikoo hooin).
Jabatan asisten residen pun dihapuskan, sehingga kedudukan jaksa mengalami perubahan mendasar. Semua tugas dan wewenang asisten residen dalam penuntutan perkara pidana diberikan kepada jaksa dengan jabatan tio kensatsu kyokuco atau kepala kejaksaan pada pengadilan negeri dan berada di bawah pengawasan koo too kensatsu kyokuco atau kepala kejaksaan tinggi.
Setelah Osamu Seirei Nomor 49 diberlakukan, kejaksaan dimasukkan dalam wewenang Cianbu atau Departemen Keamanan. Dengan demikian, kejaksaan sudah memiliki fungsi mencari atau menyidik kejahatan dan pelanggaran (penyidikan), menuntut perkara (penuntutan), serta menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal (eksekutor).

Setelah Merdeka
Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, sistem hukum yang berlaku tidak serta-merta berubah. Undang-undang ataupun berbagai peraturan yang ada sebelum Indonesia merdeka tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Fungsi kejaksaan juga masih dipertahankan, seperti yang tertuang pada Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Pasal tersebut diperjelas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945. PP tersebut mengamanatkan, sebelum RI membentuk badan-badan dan peraturan negaranya sendiri sesuai dengan ketentuan UUD 1945, segala badan dan peraturan yang ada masih berlaku. Karena itu, secara yuridis formal, Kejaksaan RI telah ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yakni 17 Agustus 1945. Dua hari setelahnya, yakni 19 Agustus 1945, pada rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) diputuskan kedudukan kejaksaan dalam struktur negara RI, yakni dalam lingkungan Departemen Kehakiman. Saat itu, Jaksa Agung RI adalah Gatot Taroenamihardja.

Perubahan Undang-Undang
Sejak proklamasi kemerdekaan, tugas openbaar ministerie atau pengadilan terbuka pada tiap-tiap pengadilan negeri menurut HIR dijalankan magistraat. Kata magistraat pada HIR juga diganti dengan kata jaksa, sehingga jaksa menjadi penuntut umum pada pengadilan negeri.
Kejaksaan RI terus mengalami berbagai perkembangan dan dinamika secara terus-menerus seiring perputaran waktu dan perubahan sistem pemerintahan. Kedudukan pemimpin, organisasi, dan tata cara kerja kejaksaan juga mengalami berbagai perubahan sesuai dengan tuntutan zaman dan sistem katatanegaraan.
Pada 22 Juli 1960, rapat kabinet memutuskan bahwa kejaksaan menjadi departemen dan keputusan tersebut dituangkan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 204/1960 tertanggal 1 Agustus 1960 yang berlaku sejak 22 Juli 1960. Sejak itu pula, Kejaksaan RI dipisahkan dari Departemen Kehakiman. Pemisahan tersebut dilatarbelakangi rencana kejaksaan mengusut kasus yang melibatkan Menteri Kehakiman. Tanggal 22 Juli itu kemudian ditetapkan sebagai Hari Bhakti Adhyaksa atau ulang tahun institusi Kejaksaan Agung RI.
Menyangkut Undang-Undang tentang Kejaksaan, perubahan mendasar pertama terjadi pada masa kepemimpinan Jaksa Agung R. Goenawan. Perubahan tersebut berawal pada 30 Juni 1961, saat pemerintah mengesahkan UU Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan RI. Setelah UU tersebut diberlakukan, kejaksaan keluar dari Departemen Kehakiman dan berdiri sendiri sampai dengan sekarang.
UU Nomor 15 Tahun 1961 tersebut menyorongkan perubahan mendasar karena mengesahkan kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum (Pasal 1), penyelenggaraan tugas Departemen Kejaksaan dilakukan menteri/jaksa agung (Pasal 5), dan susunan organisasi diatur oleh keputusan presiden (keppres).
Pada masa Orde Baru, UU Nomor 15 Tahun 1961 diubah dan diganti dengan UU Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI. Perubahan mendasar pada susunan organisasi dan tata cara institusi kejaksaan berlaku sebagaimana diatur melalui Keppres Nomor 55 Tahun 1991 tertanggal 20 November 1991. Saat itu, orang nomor satu di Kejaksaan Agung adalah Jaksa Agung Singgih.

Bebas Pengaruh
Pada masa reformasi, ketika Kejaksaan RI di bawah kepemimpinan Jaksa Agung M.A. Rachman, fungsi dan peran Kejaksaan RI makin dikuatkan melalui pemberlakuan UU Nomor 16 Tahun 2004 untuk menggantikan UU Nomor 5 Tahun 1991. UU yang disahkan pada 26 Juli 2004 tersebut menyematkan eksistensi kejaksaan yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah ataupun pihak lain. Pasal 2 Ayat (2) UU tersebut menegaskan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka. Artinya, pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain. Ketentuan tersebut bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.
Sebelumnya, Ayat (1) pasal yang sama menegaskan, “Kejaksaan RI adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.” Sebagai pengendali proses perkara, kejaksaan memiliki kedudukan sentral dalam penegakan hukum. Sebab, hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. Selain sebagai penyandang dominus litis, kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar). Karena itu, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara dan pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.
Khusus di bidang pidana, Pasal 30 UU itu mengatur tugas dan wewenang kejaksaan, yakni menuntut; melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; mengawasi pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat; menyidik tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; serta melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan, yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
Di bidang perdata dan tata usaha negara, dengan kuasa khusus, kejaksaan dapat bertindak di dalam ataupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Di bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengamanan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, serta penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.
Sementara, Pasal 31-nya menegaskan, kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri. Pasal 32 menetapkan bahwa kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.
Pasal 33 mengatur bahwa kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Pasal berikutnya, Pasal 34, menetapkan bahwa kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instalasi pemerintah yang lain.

Undang-Undang Tipikor
Pada masa reformasi pula, kejaksaan mendapat bantuan dengan hadirnya sejumlah lembaga baru untuk berbagi peran dan tanggung jawab. Misalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kehadiran lembaga-lembaga baru dengan tanggung jawab yang spesifik ini mestinya dipandang positif sebagai mitra kejaksaan dalam memerangi korupsi. Sebelumnya, upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana korupsi sering mengalami kendala. Hal itu tidak saja dialami kejaksaan, tapi juga Kepolisian RI dan badan-badan lain.
UU Tindak Pidana Korupsi yang lama, yaitu UU Nomor 31 Tahun 1971, dianggap kurang bergigi, sehingga diganti dengan UU Nomor 31 Tahun 1999. UU tersebut mengatur pembuktian terbalik bagi pelaku korupsi dan pemberlakuan sanksi yang lebih berat, termasuk hukuman mati.
Namun, belakangan, UU itu juga dipandang lemah dan menjadi penyebab lolosnya para koruptor karena tidak adanya aturan peralihan dalam UU tersebut. Polemik tentang kewenangan jaksa dan polisi dalam melakukan penyidikan kasus korupsi juga tidak bisa diselesaikan UU ini.
Maka, UU itu diganti dengan UU Nomor 30 Tahun 2002. Penjelasan UU tersebut menegaskan, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu, diperlukan metode penegakan hukum luar biasa melalui pembentukan sebuah badan negara yang punya kewenangan luas, independen, dan bebas dari kekuasaan mana pun dalam melakukan pemberantasan korupsi, mengingat korupsi sudah dikategorikan sebagai extraordinary crime.
Karena itu, UU Nomor 30 Tahun 2002 mengamanatkan pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi (pengadilan tipikor). Pengadilan tersebut bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi. Sedangkan, penuntutannya diajukan KPK. Kehadiran KPK menandai perubahan fundamental dalam hukum acara pidana, antara lain di bidang penyidikan.
KPK membawahi empat bidang, yakni pencegahan, penindakan, informasi dan data, pengawasan internal, serta pengaduan masyarakat. Bidang penindakan bertugas melakukan penyidikan dan penuntutan. Tenaga penyidiknya diambil dari kepolisian dan kejaksaan. Khusus untuk penuntutan, tenaganya adalah pejabat fungsional kejaksaan.

 

Dulu, Kejaksaan RI dan Mahkamah Agung masih berkantor di lokasi yang sama. Arsitektur Gedung Bundar yang unik itu, kabarnya, lebih disebabkan ukuran tanah yang tidak terlalu luas.

Bangunan kecil di Jalan Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat, itu kini dikenal sebagai Gedung Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI). Dulu, sebelum pengesahan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok Kejaksaan, di gedung itulah, Kejaksaaan Agung RI pertama kali berkantor.
Karena sama-sama berada di bawah Departemen Kehakiman, Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung (MA) memang pernah berkantor di lokasi yang sama, tapi di gedung yang berbeda. Gedung MA dulu terletak di sebelah gedung Kementerian Keuangan sekarang. Di belakang gedung MA, di sebelah Kementerian Keuangan sekarang dengan posisi menghadap Jalan Budi Utomo, ada bangunan kecil berarsitektur kuno dan antik. Di gedung tua peninggalan zaman Belanda itu, sekitar 20 jaksa bekerja pada masa tersebut.
Sejak 1968, gedung tua itu sudah tak dipergunakan sebagai kantor Kejaksaan Agung. Departemen Kejaksaan di bawah kepemimpinan Menteri/Jaksa Agung Soegih Arto berpindah kantor ke Jalan Sultan Hasanuddin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Gedung yang peletakan batu pertamanya dilakukan Jaksa Agung R. Goenawan, 10 November 1961, ini diresmikan oleh Soegih Arto pada 22 Juli 1968.
Saat itu, kantor Kejaksaan Agung belum selengkap sekarang. Hanya terdapat satu gedung utama yang menjadi tempat kerja Jaksa Agung RI dan jaksa-jaksa lain. Masih banyak lahan kosong di sekitar gedung tersebut. Termasuk, lahan kosong yang kemudian menjadi lokasi pendirian gedung dua sekolah menengah atas (SMA), yakni SMA 6 dan SMA 70. Kejaksaan Agung memang mengizinkan pembangunan kedua SMA tersebut di lahan tersebut.
Setahun setelah peresmian gedung utama Kejaksaan Agung itu, 22 Juli 1969, patung R. Soeprapto, Jaksa Agung RI periode 1951-1959 sekaligus Bapak Kejaksaan RI, diresmikan. Patung tersebut diletakkan di depan halaman gedung utama itu.
Pembangunan gedung-gedung lain di lingkungan kantor Kejaksaan Agung dilakukan secara bertahap. Misalnya, gedung bidang Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas), gedung bagian rumah tangga, dan gedung poliklinik di belakang gedung utama.

Gedung Bundar
Pada era kepemimpinan Jaksa Agung Ismail Saleh, kantor Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) yang terletak di belakang gadung Jamwas mulai dibangun. Pembangunan kantor Jampidum disusul dengan pembangunan Gedung Bundar yang kemudian difungsikan sebagai kantor Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Gedung Bundar dibangun di sisi kanan lapangan Kejaksaan Agung.
Sebelum pembangunan Gedung Bundar rampung, Jampidsus sementara berkantor di sebuah rumah di Jalan Adityawarman No. 6, Kebayoran Baru. Pembangunan gedung berbentuk unik itu, kabarnya, lebih disebabkan ukuran tanah yang tidak terlalu luas.
Setelah pembangunan selesai, Jaksa Agung Hari Soeharto meresmikan pemakaian Gedung Bundar itu dengan nama Graha Andhika Anuwika, yang berarti gedung nan indah tempat pemeriksaan dan penyelidikan. Peresmiannya digelar pada Hari Bhakti Adhyaksa yang ke-24, 22 Juli 1984.
Pada hari yang sama, Hari Soeharto meresmikan prasasti di depan kantor Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) Kejaksaan Agung di Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Awalnya, di Pusdiklat hanya ada tiga barak kecil. Pembangunan fasiltas-fasilitas lain dilakukan bertahap hingga menjadi seperti sekarang.

Jamdatun
Sekitar tahun 1990, di bagian samping gedung Jampidum dibangun Rumah Tahanan (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Kemudian, dibangun pula sejumlah jembatan penyambung yang menghubungkan Jamwas, bagian rumah tangga, poliklinik, dan Jampidum.
Di belakang gedung Jamwas dibangun kantor Jamdatun. Berseberangan dengan lapangan Kejaksaan Agung, dahulu berdiri masjid yang sekarang dipugar menjadi gedung Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi. Di sebelahnya berdiri gedung Pusat Penyuluhan Hukum yang sekarang menjadi Pusat Penerangan Hukum.
Bangunan masjid yang sebelumnya berada di belakang lapangan Kejaksaan Agung dipindahkan ke sebelah rutan dengan nama Masjid Baitul Adli pada masa kepemimpinan Jaksa Agung Andi Muhammad Ghalib. Pembangunan masjid tersebut tidak menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), tapi dari sumbangan masyarakat.

Di Luar Kawasan
Sejumlah pembangunan fisik juga dilakukan di luar kawasan Kejaksaan Agung di Jalan Sultan Hasanuddin No. 1, Kebayoran Baru. Misalnya, Jaksa Agung Singgih membangun Pusara Adhyaksa di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, di atas lahan seluas 10.000 meter persegi. Pusara tersebut diperuntukkan sebagai tempat pemakaman para jaksa, pegawai kejaksaan, dan pensiunan kejaksaan beserta keluarga yang meninggal dunia. Singgih meresmikannya pada 19 Juli 1997.
Pada 13 Desember 2010, Jaksa Agung Hendarman Supandji memulai pembangunan Adhyaksa Loka di Ceger, Jakarta Timur, di atas lahan seluas 79.656 meter persegi. Pembangunannya rampung pada akhir 2012. Di sana terdapat sejumlah fasilitas, seperti pusat pendidikan pembentukan jaksa yang dilengkapi asrama, tempat peribadatan, sport center, Plaza Adhyaksa, Monumen Nurani Adhyaksa, rumah sakit, Puri Adhyaksa beserta auditorium, disaster recovery center,dan hutan kota Wana Adhyaksa.

 
JAKSA AGUNG RI
HM. PRASETYO
 
KETUA UMUM
PERSATUAN JAKSA INDONESIA

Dr. NOOR ROCHMAD, SH, MH
 
WEB KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
WEB KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
 
Nos scimus quia lex bona est, modo quis ea utatur legitime." (Kita mengetahui bahwa undang-undang itu adalah baik sepanjang orang menggunakannya secara sah.) Francis Bacon

Perintah Harian Jaksa Agung Republik Indonesia Pada Peringatan Hari Bakti Adhyaksa Tahun 2015

  1. Laksanakan setiap tugas dengan pengabdian semata-mata berlandaskan profesionalitas dan obyektivitas menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kebenaran;
  2. Kembangkan integritas kepribadian diri dengan melakukan perubahan dan pembaharuan sikap mental yang berorientasi pada pengabdian kepada masyarakat;
  3. Tumbuh kembangkan keberanian dan ketegasan sikap dalam mengemban tugas dan tanggung jawab selaku Aparat Penegak Hukum yang mandiri, terpuji, tangguh dan berwibawa;
  4. Bertanggung jawab dalam upaya memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
  5. Menempatkan diri sebagai pengawal, pengaman pemerintahan dan pembangunan demi tercapainya tujuan meningkatkan kesajahteraan rakyat dan kemajuan bangsa.
 
   
  PJI | PERSATUAN JAKSA INDONESIA  
  Jl Sultan Hasanuddin 1 Melawai, Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12160 DKI Jakarta - Indonesia Fax: (021) 7244642
Designed by :
  Email : info[at]persatuan-jaksa-indonesia.org
Chendia.net
  Website URL : www.persatuan-jaksa-indonesia.org
   
 
   
INFO PJI - SELAMAT DATANG DI WEBSITE PERSATUAN JAKSA INDONESIA